Pemerintah Kabupaten Rembang akan meluncurkan kanal saluran informasi maupun pengaduan dari masyarakat, kali ini melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Rembang dengan kanal aduan melalui Short Message Service atau SMS yang bernama Wadul Bupati dan situs www.lapor.go.id. Sebelumnya saluran interaksi informasi masyarakat dengan Pemkab telah dilakukan melalui media sosial disusul dialog interaktif “Hallo Bupati” di salah satu radio Swasta dan kini.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui sarana berikut ini:
- Situs www.lapor.go.id
- SMS ke 1708 (tarif normal)
- Mobile apps LAPOR! (Android)
- Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor
- Saluran pengaduan lain yang telah diintegrasikan
Laporan akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti. Masyarakat juga dapat mengawal penanganan setiap laporan secara transparan dan akuntabel melalui berbagai fitur yang tersedia, termasuk fitur-fitur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pelapor.
Sebagai sistem pengaduan yang terpadu dan berjenjang, LAPOR! telah terhubung dengan berbagai instansi pemerintah, dengan rincian sebagai berikut: (Data: Mei 2018)
- 34 Kementerian
- 97 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Non-Struktural/Lembaga Negara
- 303 Pemerintah Daerah
- 116 BUMN
- 130 Perguruan Tinggi Negeri & Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 131 Perwakilan RI di Luar Negeri